Masyarakat, kata BPD, membutuhkan langkah konkret untuk menjawab ketidakpastian yang selama ini dirasakan.
BPD juga menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah desa dalam mengawal berbagai keputusan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan wilayah tapal batas.
“Prinsipnya, kami dari BPD tetap bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengamankan segala potensi, keputusan, dan kebijakan—baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi—yang ada di wilayah tapal batas,” ujar perwakilan BPD.
BPD menyoroti kejenuhan masyarakat akibat ketidakpastian persoalan batas wilayah yang dinilai telah berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap kehidupan warga.
“Kami hadir di sini untuk mencari jawaban atas apa yang selama ini dirasakan masyarakat perbatasan. Harapan kami saat ini adalah mari kita tidak hanya sekadar bicara, tetapi betul-betul eksekusi secara efektif di lapangan,” tegasnya.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah konkret Pemda SBB pasca-RDP tersebut.
Pengalihan 13 sekolah dan penataan aset harus dibuktikan melalui administrasi yang jelas, legalitas yang kuat serta eksekusi nyata di lapangan.
Sebab bagi masyarakat Elpaputih, persoalan ini bukan sekadar tentang aset maupun dokumen pemerintahan.
