Porostimur.com, Ambon — Bagi warga Desa Ilputi, Masapun, Mahuan dan Tomliapat di Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), perjalanan menggunakan kapal bukan perkara sederhana. Untuk mendapatkan akses kapal perintis saja, mereka harus lebih dulu menuju Ilwaki dengan biaya yang bisa menembus lebih dari Rp1 juta sekali perjalanan.
Persoalan itu berlangsung hingga Tahun Anggaran 2026. Empat desa tersebut belum masuk dalam jaringan trayek kapal perintis dan belum mendapatkan pelayanan transportasi laut reguler.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias, S.Sos., M.Si. Ia meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku segera membuka akses pelayanan kapal perintis bagi masyarakat di empat desa tersebut.
Menurut Anos, kebutuhan itu bukan aspirasi yang baru disampaikan. Usulan pelayanan kapal perintis untuk Ilputi, Masapun, Mahuan dan Tomliapat telah dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada 2024 dan kembali dibahas pada 2025.
Namun, hingga memasuki Tahun Anggaran 2026, usulan tersebut belum masuk dalam jaringan trayek kapal perintis.
“Kondisi ini menyebabkan masyarakat Ilputi, Masapun, Mahuan dan Tomliapat masih terisolir. Padahal, bagi masyarakat kepulauan, transportasi laut bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan utama dan urat nadi kehidupan,” kata Anos.
