3 Atlet PON Mundur Dari Pelatda, IMORI Salahkan Pemerintah Provinsi Maluku

oleh -230 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia Dewan Pengurus Wilayah Maluku (IMORI DPW MALUKU) mengatakan, pengunduran diri 3 orang atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2022-Papua dari Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Maluku adalah kegagalan pemerintah Provinsi Maluku.

IMORI mensinyalir, persoalan tersebut berkaitan dengan ketidak jelasan bonus atlet yang dipolitisasi.

Sadam Kelwarani sebagai Ketua Umum yang baru saja menahkodai IMORI Maluku, menilai bahwa pemerintah Provinsi Maluku kurang serius dalam merespon persolan olahraga.

Sadam menjelaskan, hari ini kurang lebih tersisa 25 hari lagi pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2021- Papua yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Oktober 2021. Multieven empat tahunan yang bakal digulirkan pada empat klaster yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke tersebut. Provinsi Maluku menyertakan 43 atlet dari 14 cabang olahraga.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya atlet Pelatda berjumlah 46 orang, namun karena polemik dan ketidak jelasan bonus atlet yang enggan diungkapkan pemerintah provinsi, sehingga 3 atlet diantaranya mengundurkan diri, yakni dua atlet dari cabor dayung dan satu atlet dari cabor wushu.

Baca Juga  Kasus Hukum Fien Sompotan Berujung di Polda Sulut

Dua atlet dayung ini terdegradasi lebih awal sebelum masuk pada program pra kompetisi hingga saat ini sudah ada dalam program kompetisi.

“Jadi dari laporan pelatih dayung, satu atlet mengundurkan diri atas nama Helmin Hattu dan atlet satunya yakni Rusdi Ely yang setelah diberi ijin untuk pulang, ternyata tidak kembali lagi mengikuti latihan,” papar Sadam.

Sementara terdegradasinya atlet wushu atas nama Winda Londah.

“Otomatis kontingen Maluku akan kehilangan satu nomor yang juga dianggap berpeluang. Dimana untuk cabor wushu, satu nomor pertandingan diisi oleh 8 peserta. Olehnya itu, ketika atlet menang di putaran pertama, medali perunggu berada dalam genggaman. Sesuai ketentuan PB PON, ketika terdegradasi tidak lagi ada pergantian atlet,” jelasnya

Baca Juga  Murad: Angkat Maluku dari garis kemiskinan

“Olahraga merupakan tanggung jawab kita semua, namun untuk pembiayaan pasti disediakan pemerintah baik pusat maupun daerah, apalagi saat ini atlet-atlet Maluku sedang siap siaga menuju PON XX PAPUA”, sambungnya.

Sadam menambahkan bahwa kondisi olahraga Maluku belum cukup baik hingga hari ini, permasalahan-permasalahan fasilitas olahraga telah lama dipersoalkan, hanya saja pemerintah daerah tidak merespon itu dengan baik.

“Oleh karena kondisi keolahragaan Maluku yang belum baik secara fisik (fasilitas), harusnya pemerintah daerah tidak mempolitisasi bonus atlet untuk merusak potensi atlet kita secara psikis,” tukas Sadam. (nur)

No More Posts Available.

No more pages to load.