Padahal menurutnya, Inspektorat harus dijadikan sebagai garda terdepan untuk mempertahan kobocoran keuangan daerah, sebab korupsi bukan hanya terjadi ditingkat OPD atau Dinas terkait tapi juga dalam catatan HCW, ada dugaan kuat korupsi juga terjadi di kubuh di lembaga auditor itu sendiri, dengan berbagai macam formulasi yang sering dilakukan, misalnya ketika melakukan audit investigasi.
“Oleh karena itu, dengan ini HCW meminta agar Bupati Halsel melibatkan pihak ketiga atau membentuk tim independen yang terpercaya, yang mana tim tersebut diluar dari birokrasi untuk mendampingi kerja-kerja lembaga Inspektorat. Misalnya polisi jaksa dan akedemisi, bila perlu Bupati minta tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampinggi Inspektorat untuk melakukan audit, kalau mau korupsi itu di bongkar hingga keakar-akarnya“, ungkap Jeck sapaan akrabnya.
Menurutnya, Halsel terlalu rawan dalam tindak pidana korupsi, sebab korupsi bukan hanya terjadi setiap Dinas atau OPD yang ada di Halsel, tapi korupsi yang paling rawan adalah di setiap desa, karena selama ini pemangku desa dalam hal ini kepala desa membuat program dengan menggunakan dana desa, tidak sebanding lurus dengan besaran uang yang mereka kelola. Padahal, setiap desa mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat lewat Kemendes adalah bervariasi mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah dan itu dari proyek setiap tahun dalam pantauan HCW.
