Porostimur.com, Labuha – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Tahun Anggaran 2026 tidak luput dari sorotan Fraksi NasDem DPRD Halsel.
Bukan sekadar mempertanyakan angka-angka dalam dokumen anggaran, Fraksi NasDem justru menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dominasi belanja operasional, tumpang tindih program antar-OPD, hingga lemahnya sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah kepulauan.
Catatan tersebut disampaikan anggota DPRD Halsel dari Fraksi NasDem, Fransiska Tendean, saat membacakan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Halsel, sebagai tindak lanjut atas penyampaian pidato Bupati Halmahera Selatan mengenai Perubahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Bagi Fraksi NasDem, perubahan APBD tidak boleh dipahami sebatas proses administratif untuk menyesuaikan struktur anggaran.
Perubahan anggaran harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menjawab dinamika pembangunan, kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBD merupakan proses penting dan esensial dalam tata kelola pemerintahan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun keuangan daerah. Ini bukan hanya penyesuaian teknis, tetapi juga refleksi komitmen untuk merespons dinamika kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Fransiska.
