Para aktivis mengatakan ini telah menciptakan hierarki kewarganegaraan yang berlandaskan ras, di mana keanggotaan Muslim di Inggris bersifat kondisional, berbeda dengan warga Inggris kulit putih.
“Pemerintah sebelumnya mencabut kewarganegaraan korban perdagangan manusia Inggris untuk keuntungan politik, dan pemerintah saat ini baru saja memperluas kekuasaan ekstrem dan rahasia ini,” ungkap Maya Foa dari Reprieve kepada Middle East Eye.
“Sembilan juta orang yang haknya dapat dicabut oleh menteri dalam negeri berikutnya memiliki alasan untuk khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah otoriter sepenuhnya,” ujar Foa.
Kekhawatiran Foa digaungkan Shabna Begum, yang menjalankan Runnymede Trust. Begum mengatakan ada “arus bawah yang mengerikan dari pencabutan kewarganegaraan” atas kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan hal itu telah berdampak tidak proporsional pada komunitas Muslim Inggris.
“Sama seperti undang-undang yang menyebabkan skandal Windrush, tidak ada pengawasan efektif untuk mencegah kekuasaan ini digunakan secara luas,” ujar Begum kepada MEE.
“Kewarganegaraan adalah hak asasi, bukan hak istimewa. Namun, pemerintah berturut-turut memajukan pendekatan dua tingkat terhadap kewarganegaraan, menetapkan preseden berbahaya bahwa kewarganegaraan seseorang dapat dicabut karena perilaku ‘baik’ atau ‘buruk’, tidak peduli berapa generasi keluarga Anda telah tinggal di negara ini,” ungkap dia.
