Oleh: Jannus TH Siahaan, Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkit tentang kelemahan-kelemahan Pilkada langsung pada acara perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo sejak 2019 lalu memang telah mempersoalkan mahalnya biaya Pilkada secara langsung, mulai dari biaya untuk mendapatkan kendaraan politik, biaya operasional kampanye, sampai pada biaya untuk “beli suara” (vote buying).
Sehingga, menurut beliau, mengembalikan hak memilih kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah opsi solusi yang tepat.
Keluhan ini menjadi isu besar saat ini, karena kapasitas Prabowo lima tahun lalu dengan kapasitasnya hari ini sudah tak lagi sama.
Keluhan Prabowo di saat jelang gelombang kedua Pilkada serentak 2019 lalu nampaknya kurang mendapatkan atensi publik dan elite nasional, karena kapasitasnya kala itu hanya sebagai kandidat presiden (sebelum beliau bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi jilid II).
Berbeda dengan hari ini, karena apapun yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedelapan tentu akan mendadak menjadi isu besar di satu sisi dan berskala nasional di sisi lain.
