Porostimur.com | Ambon: Pimpinan dan anggota Tim I Pengawasan Tugas COVID-19 DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku serta Direktur dan Kepala Keuangan RSUD dr.Umarela-Tulehu, dalam rangka membicarakan hak-hak dan tunjangan para medis yang belum terbayarkan. Rabu (3/2/2021).
Saat ditemui awak media usai rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rofik Akbar Afifudin menjelaskan, masalah yang timbul di RSUD Tulehu disebabkan karena adanya pengelompokan dalam pemberian insentif.
“Ya pengelompokan yang besar jangan kecil-kecil. Akhirnya hitung uang lebih, ada perawat non covid, ada penunjang non covid, Sopir dan Satpam. Nah kebijakan itu ada sekitar Rp 82 miliar untuk 10 orang, lalu Cleaning Servis Team, Cleaning Servis Non Team, pasien Covid. Kalau soal kebijakan itu bersumber dari pimpinan yahkan?,” ungkapnya.
“Kalau memberi kebijakan pada sebuah perusahaan, itu harus mempunyai standar yang diketahui jangan sampai kebijakan like and dis like (suka dan tidak suka) yah kan? Tadi dia bilang (kadis kesehatan) saya siap mendapat fitnah dan sebagainya, itu resiko siapa saja bukan hanya pemimpin,” imbuhnya.
