“Kami juga sudah melakukan serangkaian pembahasan dengan Komisi VIII DPR terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pembahasan sudah mendekati hasil akhir untuk mencapai kesepakatan bersama antara Kemenag dan DPR,” jelas Khoirizi, kemarin.
Bahkan, menurutnya, Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibentuk Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada akhir Desember 2020 lalu, sudah menyiapkan skema jika ada pemberangkatan jamaah haji dari Indonesia.
Skema itu disiapkan dalam beberapa skenario, mulai dari pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen, bahkan hingga 5 persen.
Khoirizi mengatakan, Kemenag bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait rencana operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Saudi dalam pengumumannya menyebutkan bahwa rencana operasional haji tahun ini akan diberitahukan di lain waktu. Kita akan segera koordinasikan terkait rencana operasionalnya,” ucap Khoirizi.
Komisi VIII DPR RI menyambut baik keputusan pemerintah Arab Saudi tersebut. “Sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia, Indonesia seharusnya diberikan kuota terbesar,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily.
Selain itu, katanya, Kemenag harus segera menanggapi pengumuman ini dengan melakukan langkah-langkah proaktif untuk mempersiapkan keberangkatan calon jamaah haji dari Indonesia.
