Aktivis GLAM Tuntut KPK Usut Dugaan Korupsi di BP2JK Provinsi Maluku

oleh -153 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Puluhan aktivis anti korupsi yang menamakan dirinya Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa (GLAM) menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Badan Pemilihan Pelaksanaan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Maluku di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Dalam aksinya mereka menuntut KPK mengusut dugaan korupsi yang terjadi di BP2JK Provinsi Maluku diantaranya kasus dugaan korupsi berupa kongkalikong antara kontraktor dengan oknum pejabat di BP2JK.

“Hari ini kami yang tergabung dalam Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa resmi melaporkan praktik kongkalingkong dan dugaan korupsi ditubuh BP2JK Provinsi Maluku yang saat ini dipimpin Mendi Sapulette ke KPK,” kata Koordinator GLAM, Ivan Wakano kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca Juga  Polres SBB Gelar Safari Jumat di Dusun Talaga

Menurut Ivan, kerugian negara dari dugaan korupsi yang melibatkan para kontraktor dan oknum pejabat BP2JK Provinsi Maluku yakni proyek jembatan Wai Tunsa senilai Rp 73 Milyar dan proyek jembatan Wai Pulu yang bernilai Rp 76 Miliar.

Link Banner

Kedua proyek jembatan tersebut tepatnya berada di perbatasan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur.

“Walaupun sudah ditetapkan, tapi kami melihat ada dugaan kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh oknum kelompok kerja (pokja) nya Mendi Sapulette kepada para pemenang tender. Harusnya mereka ini khan netral dan independen. Kog malah bersikap dan bertindak sebaliknya, sangat mengistimewakan pengusaha konstruksi tersebut,” sesal Ivan.

Menurut Ivan, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum sudah sepatutnya siapapun yang terbukti melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku harus ditindak tegas.

Apalagi menurut dia, diduga oknum pejabat BP2JK Provinsi Maluku tidak mengindahkan instruksi Menteri PUPR dan melanggar regulasi serta Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Baca Juga  Wagub Maluku: Nilai Pancasila Ada di Dalam Nilai Adat

“Dari laporan dan bukti yang kami terima, praktik jahat berupa kongkalikong yang melibatkan oknum di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang notebene berada di bawah Kementerian PUPR ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan masih langgeng sampai sekarang. Jadi kami minta KPK segera mengusut kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ini,” tutup Ivand. (red)