Langkah ini akan dilakukan guna memastikan anggaran yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur di Lokpri tepat sasaran, sebab ditemukan adanya pembangunan luar Lokpri yang seharusnya tidak boleh terjadi.
“Jadi misalnya untuk provinsi dapat uang anggaran sekian miliar, maka gubernur wajib memastikan peruntukan untuk Lokpri itu, tidak boleh ke yang lain yang tidak masuk Lokpri, ini yang kita awasi, termasuk juga untuk bupati dan wali kota jangan main-main,” tegasnya.
Rahawarin juga mengingatkan, setiap pemerintah daerah untuk membuat Renaksi pembangunan Lokpri dengan tetap mengacu pada Rencana Induk (Renduk) seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 tahun 2022.
BNPP, lanjut Rahawarin lagi, akan mengawasi ketat penggunaan anggaran ini agar tepat sasaran dan mempercepat di daerah perbatasan, sehingga peningkatan ekonomi dapat berjalan. (Keket)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
