Segregasi tempat tinggal tersebut, memang bukan pertama kali terbentuk pasca konflik Ambon, melainkan sudah terbentuk sekitar abad ke-17 hingga awal abad-20 saat Ambon berada dibawah kekuasaan Belanda.Persis saat Kota Ambon menjadi salah satu pusat pemerintahan Belanda di Indonesia Timur, selain Ternate, Makassar dan Banda (Widjojo, 2013). Hanya saja, segregasi spasial tersebut makin menguat pasca konflik Ambon 1999.
Belanda punya kebiasaan melakukan stratifikasi sosial dan pemetaan wilayah berdasarkan kelompok etnis atau ras dengan memetakan masing-masing tempat tinggal (Furnivall, 1939 ; 1967). Pemetaan tempat tinggal tersebut misalnya dibagi menjadi, kawasan kelompok Hindia Belanda yang menduduki strata sosial sebagai penguasa dan kawasan kepejabatan. Ini adalah kawasan nomor satu dalam pemetaan spasial Belanda.
Misalnya, kalau di Ambon, kawasan Karang Panjang (Karpan) adalah wilayah elit kolonial yang baru dibangun Belanda di awal abad XX. Karpan adalah kawasan yang kemudian jadi perkampungan kristen. Mirip wilayah Ijen di Kota Malang, Jawa Timur, Kota Baru di Yogyakarta, atau Menteng di Jakarta (Hatib, 2009:183). Sedangkan kawasan Mardika adalah wilayah kaum Mardijker yang pernah ditinggali oleh bekas budak dan tawanan yang notabenenya adalah orang-orang Portugis. Mardijker atau Mardika berarti Merdeka. Atau Batumerah yang pada 1656 yang pernah dijadikan tempat tawanan musuh-musuh VOC sebelum akhirnya berkembang pesat menjadi perkampungan muslim. (2009:78).
