Amnesty International Tuntut Pemerintah RI Bebaskan 5 Aktivis Politik Maluku

oleh -52 views
Link Banner

@porostimur.com | Jakarta: Amnesty International Indonesia mendesak Mabes Polri segera memerintahkan Polda Maluku membebaskan lima aktivis politikyang ditangkap dan ditahan di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Selatan, dengan tanpa syarat.

Kelimanya ditangkap karena memasang bendera Benang Raja, simbol kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS) di sebuah rumah warga.

Dari lima yang ditangkap polisi, satu diantaranya adalah seorang pensiunan guru berusia 80 tahun bernama Izak Siahaja, pada Sabtu 29 Juni 2019.

Hingga hari ini mereka masih ditahan dan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan ingin melakukan “makar” hanya karena memasang bendera RMS di dalam sebuah ruangan di rumah milik Izak.

Link Banner

Keempat aktivis lainnya adalah istri Izak Vely Siahaja/Werinussa yang merupakan seorang pendeta berusia 70 tahun, Marcus Noja (42), Harjohn Noja (34) dan Basten Noja (30). Mereka terancam pidana makar di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP.

Baca Juga  Usut dugaan kasus malpraktik, Ditkrimsus Papua Barat bongkar makam korban

“Memasang bendera untuk menunjukkan ekspresi politik bukanlah merupakan sebuah bentuk kejahatan. Terlebih yang terjadi pada para aktivis politik yang melakukan aksinya dengan damai, termasuk mereka yang mendukung kemerdekaan, memiliki hak menyatakan pandangan politik mereka,” sebut peneliti senior Amnesty International Indonesia Papang Hidayat.

“Polisi harus segera dan tanpa syarat membebaskan mereka dan menjamin kebebasan berekspresi bagi orang-orang yang ada di Maluku,” kata mantan aktivis KontraS ini.

Berdasar informasi yang diperoleh Amnesty International Indonesia, kelima tersangka tersebut ditahan di Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease tanpa didampingi pengacara.

Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dibentangkan pada dinding salah satu rumah milik warga, di Desa Hulaliu, Pulau Haruku, Maluku Tengah. (Foto: Istimewa)

Amnesty International menganggap lima aktivis politik Maluku tersebut sebagai para tahanan hati nurani (prisoners of conscience) yang dipenjarakan semata-mata karena mengekspresikan pandangan politik mereka dengan jalan damai. Karenanya, mereka harus segera dibebaskan tanpa syarat.

Baca Juga  Ratusan putra Papua tak lolos polisi, massa duduki kantor DPRD dan MRP

“Selama kelima orang itu masih ditahan, kepolisian di Maluku harus menjamin tidak ada praktik penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya terhadap mereka. Polisi juga harus menjamin mereka mendapatkan akses terhadap pengacara yang dipilih oleh mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendampingan pengacara saat menjalani proses hukum.,” tutur Papang.

 Amnesty International menyambut baik pembebasan setidaknya 60 tahanan hati nurani dari Papua dan Maluku selama pemerintahan Jokowi di periode pertamanya sebagai presiden. 

Papang Hidayat

Pada Mei 2015, Presiden Jokowi memberikan grasi kepada lima aktivis politikPapua dan berjanji untuk memberikan grasi atau amnesti kepada aktivis lainnya. 

Pada November 2015, aktivis pro-kemerdekaan Papua Filep Karma dibebaskan setelah menghabiskan lebih dari satu dekade di penjara karena ekspresi politiknya yang damai. 

Baca Juga  Gustu Covid-19 Mulai Lakukan Random Rapid Test di Pasar Mardika

Pada Desember 2018, seorang tahanan nurani dari Maluku yang menjalani hukuman 15 tahun karena tuduhan makar, Johan Teterissa, dibebaskan setelah menjalani hukuman lebih dari 11 tahun penjara. 

Sementara yang lainnya dibebaskan setelah menjalani keseluruhan hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap mereka secara tidak adil atau meninggal di dalam penjara. 

Dalam beberapa tahun terakhir Amnesty International mencatat jumlah aktivis politikdi Papua dan Maluku yang dituntut dengan pasal-pasal makar menurun.

Papang menambahkan Amnesty International tidak mengambil posisi apapun akan status politik dari provinsi apa pun di Indonesia, termasuk seruan untuk kemerdekaan. 

“Namun, organisasi kami percaya bahwa hak atas kebebasan berekspresi juga termasuk untuk mengadvokasi suatu solusi politik,” imbuhnya.(red)