Porostimur.com, Jakarta – Publik kembali dihadapkan pada sorotan tajam terkait penggunaan anggaran daerah di Provinsi Maluku Utara. Kali ini, perhatian tertuju pada besarnya alokasi dana untuk rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengkritik kebijakan tersebut dan menilai ada kontras antara citra populis yang ditampilkan di ruang publik dengan realitas pengelolaan anggaran di baliknya.
“Yang terlihat di media sosial memang sangat populis, seolah pemimpin begitu dekat dengan rakyat. Tapi ada harga mahal di balik semua itu. Sayangnya, yang membayar bukan dari kantong pribadi, melainkan dari uang rakyat melalui APBD,” ujar Uchok dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Citra Populis vs Realitas Anggaran
Uchok menyinggung sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, pada 20 Februari 2025, publik kerap disuguhi konten kedekatan pemimpin dengan masyarakat melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook.
Namun, menurutnya, narasi tersebut tidak sejalan dengan kebijakan anggaran yang justru dinilai membebani rakyat.
Ia mengungkapkan, Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta hanya untuk menyewa rumah dinas gubernur di Ternate.
