Dua tahun menduduki jabatan politik puncak di sebuah daerah adalah impian tertinggi bagi para politisi dan birokrat mana pun. Apalagi posisi puncak itu didapat secara gratis, tanpa ongkos politik yang terkenal sangat mahal.
Tentu saja para kepala daerah kiriman pusat itu akan loyal sepenuhnya kepada sang tuan. Hal itu akan melempengkan jalan untuk memobilisasi suara rakyat pada perhelatan politik 2024 yang sangat krusial.
Tidak ada makan siang yang gratis. Para kepala daerah hasil PL alias penunjukan langsung itu pasti harus membayar makan siang itu. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah diseleksi dengan rapi dan dipastikan loyalitasnya.
Ketika sampai saatnya rekening tagihan politik dikirim maka para kepala daerah PL itu akan cepat-cepat melunasinya secara GPL, gak pakai lama.
Partai penguasa, the ruling party, juga diuntungkan oleh fenomena ini. Vacum of power, kondisi kekosongan kekuasaan, akan diisi oleh pelaksana tugas yang loyal kepada partai.
Mereka akan menjadi petugas partai yang tegak lurus terhadap kehendak partai.
Mobilisasi dan politisasi aparatur sipil negara di daerah pada perhelatan 2024 akan menjadi persoalan serius. Dalam berbagai kasus pilkada, politisasi dan mobilisasi ASN sulit dihindarkan. Para kepala daerah memegang kontrol sepenuhnya atas nasib ASN.
