Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Romi. Namun, hukumannya dikorting menjadi setahun di tingkat banding yang vonisnya dikuatkan putusan Mahkamah Agung.
Romi bebas pada 2020 dan sekarang sudah balik lagi ke partainya. Kini dia langsung memegang posisi terhormat sebagai ketua dewan pertimbangan.
Pernyataan Romi seolah menjadi justifikasi tentang tindakan korup yang dilakukan oleh para politisi. Kalau 99 persen politisi korup, wajar saja Romi juga pernah terseret kasus korupsi.
Kabar terbaru, Romi dipolisikan oleh pengusaha Erwin Aksa karena defamasi atau pencemaran nama.
Romi mengaku ketika masih menjadi ketua umum PPP pada 2019 pernah menerima mahar sebesar Rp 35 miliar dari Erwin Aksa. Mahar itu untuk rekomendasi PPP bagi Erwin di Pilgub Sulawesi Selatan.
Namun, Romi menyebut cek itu ternyata kosong. Meski demikian, dugaan soal transaksi politik ini menjadi bukti baru kebenaran sinyalemen Mahfud MD.
Begitulah pesan yang sampai ke publik. Tentu hal ini menjadikan wajah politik dan politisi makin buram di mata publik.
Sikap dan pernyataan ini menjadi sinyal negatif bagi generasi milenial yang pertama kali memilih pada Pemilu 2024. Para pemilih pemula bersama pemilih muda yang usianya di bawah 40 tahun jumlahnya sekitar 50 sampai 53 persen.
