Rekomendasi Strategis APPSI
Dalam forum tersebut, APPSI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain: Fleksibilitas anggaran untuk proyek multiyears, Penetapan rincian TKD lebih awal sebelum penetapan APBD, serta Pelibatan formal asosiasi pemerintah daerah dalam pembahasan awal APBN.
“Perubahan kebijakan fiskal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar APBN benar-benar menjadi instrumen pemerataan dan mesin penggerak pembangunan daerah,” kata Lewerissa.
DPD RI Siap Kawal Reformasi
Menanggapi berbagai masukan tersebut, DPD RI menyampaikan apresiasi atas paparan dan rekomendasi yang disampaikan APPSI bersama ADPSI, APKASI, APEKSI, ADKASI, ADEKSI, APDESI, dan APDESI Merah Putih.
DPD RI menilai seluruh pandangan tersebut menjadi bahan strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
DPD RI juga mencermati berbagai persoalan dalam pelaksanaan TKD 2025, mulai dari ketepatan waktu penyaluran, kesesuaian alokasi dengan kebutuhan riil daerah, hingga kompleksitas persyaratan administrasi yang berdampak pada efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.
Terkait Dana Bagi Hasil, DPD RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak daerah agar penyalurannya lebih berkeadilan, tepat waktu, dan berkelanjutan.
Seluruh masukan ini akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja DPD RI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri, serta menjadi bahan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
