“Setelah Lebaran kami akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk PTSP dan Dinas Perhubungan. Kami juga akan melakukan rapat gabungan dengan Komisi I dan Komisi II untuk memastikan berbagai aspek, termasuk legalitas lahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, rapat gabungan lintas komisi diperlukan agar pembahasan proyek strategis ini dapat dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi investasi, infrastruktur, maupun aspek hukum.
DPRD Minta Dilibatkan
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pentingnya pelibatan DPRD dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis daerah.
Menurutnya, tanpa keterlibatan legislatif, DPRD akan kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat jika terjadi penolakan atau protes terhadap kebijakan tersebut.
“Kalau DPRD tidak dilibatkan, nanti ketika masyarakat marah, kamilah yang dipersalahkan,” tegasnya.
DPRD Maluku berharap melalui pemanggilan dan rapat bersama ini, polemik terkait proyek Maluku Integrated Port dapat memperoleh kejelasan, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Piere Pattipawaey)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
