Bapenda Malut Optimis Target PAD 2024 Tercapai

oleh -55 views

Porostimur.com, Sofifi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, sebesar Rp3.5 triliun. 

Dari jumlah terebut, target yang harus dicapai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara, sebesar Rp717 miliar, yang terdiri dari target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp75,2 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp107,3 miliar.

Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sebesar Rp326 miliar, Pajak Air Permukaan Rp95.7 miliar, Pajak Alat Berat Rp2.4 miliar, serta Pajak Rokok Rp110 miliar, hanya pajak rokok ini tidak dikelola langsung oleh Pemda melainkan Pemerintah Pusat. 

Kepala Bapenda Malut Hj. Zainab Alting, optimis, target yang ditetapkan tersebut bisa dicapai, jika melihat realisasi pendapatan beberapa tahun terakhir. 

“APBD Malut di angka Rp3.5 triliun ini Insyaallah kita akan capai,” ucap Hj. Zainab di Sofifi, dikutip, Kamis (4/1/2024). 

Zainab mengaku, dia optimistis, sebab ada sektor pendapatan baru yang mulai digarap pada tahun 2024, yakni Pajak Alat Berat, dan Pajak Opsen Muneral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), serta turunannya PP Nomor 35 tahun 2022. 

Pemprov Malut kata dia, telah menindak lanjuti aturan tersebut dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah yang telah diparipurnakan, dan masih menunggu Noreg dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

“Efektifnya sudah mulai berjalan tahun 2024, tetapi opsen PKB dan BBNKB diberlakukan di 2025,” ujar Zainab.

Baca Juga  Pastikan PSU Berjalan Aman, Kapolres Ternate Cek Anggota Pengamanan TPS

Sementara terkait dengan opsen Kepala Bapenda memastikan hanya dua jenis pendapatan yang diberlakukan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kab/kota.

Opsen Pajak daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (UU HKPD) hadir sebagai solusi penguatan fiskal daerah.

Formulasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB untuk kabupaten/kota yaitu 66 persen dari pajak terhutang untuk kabupaten/kota pemerintah provinsi. 

“Itu nanti diatur dalam peraturan kepala daerah yang mengatur detail pembagian, serta dibuatkan Perjanjain Kerja Sama dengan kabupaten/kota,” ungkapnya. (red/mctidore)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.