“Presiden tidak menyebutkan hak asasi manusia, tidak menyebutkan Papua Barat,” kata Benny, menyinggung pidato pelantikan Presiden Jokowi.
Menurutnya, dunia internasional dapat menilai elite politik Indonesia tidak berkomitmen terhadap penegakan HAM atau untuk mengatasi akar masalah di Papua.
“Tidak ada kemanusiaan dalam sistem pemerintahan Indonesia: itu benar-benar busuk,” ujar Benny.
Ia mengatakan, Indonesia justru menggunakan posisi di Dewan HAM PBB untuk meredam persoalan Papua agar tak dibahas kalangan internasional.
Tak hanya itu, Benny menuturkan, berdasarkan pemberitaan-pemberitaan jurnalis, Indonesia menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membiayai buzzer di Facebook guna mengonter beragam isu tentang rakyat Papua.
Sementara pada pekan ini, kata dia, Indonesia mengumumkan dana USD 200 juta untuk diplomasi di kawasan Pasifik, guna menghentikan kemajuan kampanye referendum Papua Barat di wilayah tersebut.
“Indonesia sekarang melakukan propaganda, represi, dan suap,” klaimnya.
Padahal, ia mengatakan, polisi dan militer Indonesia tetap pergi ke setiap desa di Papua, memaksa setiap orang bersumpah setia pada bendera Indonesia.
“Pemerintah Indonesia juga memaksa orang Papua untuk menerima program ‘pembangunan’ palsu Indonesia. Polisi bahkan pergi ke desa tempat saya dibesarkan, membawa para kepala distrik dan memaksa mereka dengan todongan senjata untuk menerima proyek ‘pembangunan’ kolonial baru,” kata dia.
