Bersatu Dalam Korupsi

oleh -171 views
Link Banner

Oleh: Hasan Bahta, Pemuda Buru Selatan

Setelah berkuasa seorang pejabat cenderung berusaha memperkaya diri ketimbang untuk mengabdi. Hasrat perkaya diri itu bermula dari keinginan hidup glamor dan bergaya tajir. Itulah mental para pejabat kita di negeri ini.

M. Fazil Pamungkas, kolumnis Historia.id berpendapat, keinginan para pejabat pribumi memiliki harta lebih banyak di luar kemampuannya datang dari keinginan membahagiakan keluarga. Menurutnya, inilah cikal bakal korupsi.

Belum lama ini, publik atau nitizen Kabupaten Buru Selatan, Maluku digegerkan dengan pemberitaan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seluruh kepala desa di daerah tersebut (baca : porostimur.com). Total nilai uang yang ‘dicuri’ itu pun terbilang fantastis yakni sebesar Rp. 4,05 miliar.

Fenomena 81 kepala desa yang terlibat dalam korupsi secara bersamaan itu menarik untuk perbincangkan lebih lanjut. Menarik karena tindakan kejahatan itu dilakukan secara bersamaan, seolah-olah kompak, ada kompromi antar mereka, ada persetujuan secara bersama seluruh kepala desa. Dan memang begitu, tindakan korupsi tak akan mungkin dilakukan oleh hanya satu, ia pasti melibatkan banyak seperti yang dilakukan secara sadar 81 kepala desa tersebut.

Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri korupsi bahwa korupsi senantiasa melibatkan lebih dari
dari satu orang, hal inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan, korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, ketertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri, korupsi juga melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang mana kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang, usaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum, sehingga mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan yang
biasanya pada badan publik atau masyarakat umum, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi (Syed Husein Alatas, 1983: 11-14).

Baca Juga  Ambiguitas Demokrasi

Sebagaimana dalam pemberitaan media disebutkan bahwa dana milyaran rupiah itu diduga digunakan untuk belanja paket bantuan penanggulangan tanggap darurat Covid-19 dari CV Tarana Jaya Mandiri (TJM) sebesar Rp.50 juta untuk tiap desa. Tidak cuma itu, setiap desa juga ada menyetor uang tunai dari Aloksai Dana Desa (ADD) langsung kepada Dinas BPMD Kabupaten Buru Selatan dari 81 desa dengan nilai variatif mulai dari Rp.49 juta hingga Rp.59 juta per desa yang bila diakumulasi mencapai Rp.4 miliar lebih. Itulah keterangan pers yang disampaikan Kapolres Pulau Buru, AKBP Egia Febri Kusumaatmaja.

Menurut Kapolres Egia, 81 kades ini akan dimintai keterangan secara maraton. Setiap pekan akan ada kades yang dipanggil untuk dimintai keterangan hingga tuntas menjangkau 81 kades. Sedangkan Kepala Dinas BPMD Bursel, Umar Mahulete dan lainnya baru akan dimintai keterangan setelah 81 kades tuntas diperiksa. Prinsipnya Polres Kabupaten Buru seriusi kasus yang tergolong besar tersebut.

Penulis tak akan menguraikan bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala desa. Namun, penulis hendak menggali motif dari tindakan kejahatan yang dapat merugikan daerah dan negara. Wabilkhusus masyarakat setiap desa di Buru Selatan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindak hukum yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, serta keadaan masyarakat (Syed Husein Alatas, 1983: 16).

Pegiat anti-korupsi Sely Martini dalam Dialog Sejarah “Jatuh Bangun Pemberantasan Korupsi di Indonesia” di saluran Youtube dan Facebook Historia, sebagaimana dikutip dari laman Historia.id menyebut bahwa korupsi termasuk dalam tindak kejahatan purba, sama seperti mencuri. Setidaknya ada tiga penyebab seseorang melakukan tindak korupsi. Pertama, adanya kebutuhan atau by need. Seseorang mengambil keuntungan dari penyalahgunaan wewenang karena desakan ekonomi. Hal ini menjadi alasan pemerintah memunculkan ide seperti misalnya menaikan gaji aparat sipil negara agar tidak mengambil keuntungan lagi. Yang kedua adalah keserakahan atau by greed. Perilaku serakah ini jika telah masuk ke dalam sistem, akan menyebabkan tindak korupsi yang terencana. Ketiga adalah tidak hanya dilakukan satu orang atau tindak korupsi by design, yang membuat korupsi ini bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa.

Baca Juga  Menanti Militansi Safitri

Polres Kabupaten Buru memang sedang melakukan pendalaman untuk mendeteksi aktor-aktor lain dibalik korupsi yang dilakukan para kepala desa tersebut. Dilihat dari model korupsi yang dilakukan para kepala desa itu terkesan seirama, maka bisa dapat dicurigai ada aktor besar dibalik kasus tersebut, entahlah. Dalam kenyataannya, masyarakat di semua desa Kabupaten Buru Selatan juga menaruh kecurigaan yang sama terhadap pengelolaan uang Bansos COVID-19. Karena nyaris tanpa pertanggungjawaban yang jelas ke hadapan publik. Begitu juga dengan model pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang terkesan tertutup dan dirahasiakan. Bahkan di desa-desa tertentu masyarakat diminta untuk tidak bertanya tentang anggaran-anggaran tersebut, padahal sejatinya baik DD pun ADD harus bersifat terbuka dan transparan kepada masyarakat.

Dalam sejarah, praktik memperkaya diri seperti ini pernah menjadi bagian dari masyarakat tradisional Indonesia. Tindakan tersebut kerap dilakukan oleh pejabat tinggi dan bangsawan pribumi abad ke-17 sampai abad ke-19. Mereka menggelapkan dana pembangunan wilayah, hasil penggarapan tanah serta pajak yang disetorkan kepada pemerintah Belanda. Bahkan praktik tersebut dilakukan pula oleh pemilik lahan kepada para pekerjanya. Mental korupsi erat kaitannya dengan mental loyal terhadap keluarga, desa, atau kelompok berdasarkan agama, bahasa, etnik, dan kasta, baik di level lokal maupun nasional. Hal itu terlihat pada masyarakat Jawa abad ke-17 sampai ke-18 yang menganggap nilai-nilai solidaritas utama dilakukan pada sanak saudara dahulu, baru kemudian lingkungan masyarakat.

Baca Juga  Kebisingan di Tengah Kemiskinan Moral

Berkaitan dengan kasus yang sama, baru-baru ini salah seorang menteri dalam Kabinet Indonesia Maju lagi-lagi tersandung kasus korupsi. Setelah sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, kali ini penyalahgunaan kekuasaan dilakukan Menteri Sosial Juliar Peter Batubara. Ia bersama empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas penyelewengan dana bantuan sosial penanganan Covid-19. Dugaan tindak korupsi itu terbongkar lewat Operasi Tangkap Tangan KPK pada Minggu (06/12/2020). Dilansir CNN Indonesia, para penyidik KPK berhasil mengamankan uang tunai sekitar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai bentuk pecahan uang. Diketahui Juliar meminta jatah 10 ribu dari setiap paket bantuan senilai 300 ribu. Masyarakat pun ramai mengecam tindakan menteri sosial itu. Di media sosial Twitter, banyak masyarakat yang mengungkapkan kekecewaan terhadap penyelewengan dana bantuan sosial tersebut. Tindakan Juliari dan sejumlah pejabat di Kemensos begitu melukai kepercayaan rakyat. Terutama di tengah situasi bencana saat ini.

Masyarakat Buru Selatan berharap kasus ini segera dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Karena masyarakat lah yang utama menanggung beban akibat dari tindakan korupsi. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbarui kehidupan masyarakat justru dinikmati oleh hanya segelintir orang atau kelompok tertentu yang serakah dan tak bermoral. Demi kemajuan Buru Selatan korupsi harus dijadikan musuh bersama, siapapun itu yang melakukan korupsi mesti mendapat sanksi hukum yang seberat-beratnya. (*)