Jeffry menyampaikan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Kepala BNPP menjadi titik awal untuk menggerakkan roda pembangunan di kawasan perbatasan. Dia menyoroti pentingnya konfirmasi dari pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.
“Kita butuh dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga terkait,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata, Kedeputian Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP bersama mitra Kementerian/Lembaga melakukan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 17 hingga 20 Oktober 2023.
Hasil evaluasi tersebut menyoroti beberapa catatan, terutama terkait pemahaman lokasi prioritas (Lokpri) di 222 Kecamatan Lokpri Perbatasan dan masih adanya kegiatan pembangunan infrastruktur di RSUD Dr. P.P. Magretti Kecamatan Tanimbar Selatan yang belum terselesaikan.
Dalam sesi berikutnya, Direktur Regional II, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, sinergi dalam pelaksanaan kegiatan dan pendanaan menjadi kunci sukses.
