Porostimur.com, Piru — Persoalan pengawasan proyek pemerintah kembali menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Dalam pemeriksaan atas pengelolaan anggaran Pemkab SBB, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp20,51 juta. Selain itu, terdapat pula nilai yang masih berpotensi menjadi kelebihan pembayaran hingga Rp97,80 juta pada sejumlah pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) SBB.
Temuan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut pekerjaan fisik yang dibiayai menggunakan uang negara.
Adanya selisih antara volume pekerjaan yang dibayarkan dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan menunjukkan bahwa pengawasan proyek perlu mendapat perhatian serius, terutama pada tahap pengukuran, pemeriksaan hasil pekerjaan hingga pencairan pembayaran.
Bagi BPK, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut nominal kelebihan pembayaran. Ada persoalan pengendalian kontrak yang perlu dibenahi agar pembayaran kepada penyedia jasa benar-benar didasarkan pada volume pekerjaan yang telah dilaksanakan dan sesuai kontrak.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati SBB agar memerintahkan OPD terkait melakukan pembenahan terhadap sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kontrak.
