BPKP Maluku Dinilai Lambat Periksa Kerugian Negara Pada PT Kalwedo

oleh -83 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon : Lambatnya penanganan pemeriksaan kerugian negara yang terjadi pada kasus korupsi dana operasional PT Kalwedo, mengakibatkan KMP Marsela yang dikelola BUMD Kabupaten Maluku Barat Daya itu akhirnya mengalami kerusakan berlebihan.

Padahal, Kejaksaan Tinggi Maluku sudah mengeluarkan surat perintah kepada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku untuk memeriksa kerugian negara pada kasus korupsi operasional PT Kalwedo itu, sejak pertengahan Juni 2020 lalu.

Alhasil, KMP Marsela yang dikelola PT Kalwedo pun semakin tak jelas nasibnya. Mirisnya lagi, bukan hanya kerusakan fisik yang semakin memburuk, tumpukan hutang biaya docking  yang menumpuk pun membayangi alat transportasi andalan masyarakat di kabupaten MBD itu.

Peduli dengan aset dan kondisinya itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Peduli Maluku Barat Daya (GPP-MBD), Stephanus Termas, dalam keterangannya kepada media ini, Senin (15/2), meminta kepada BPKP Perwakilan Maluku agar mempercepat pemeriksaan atas kerugian negara dalam kasus korupsi dana operasional PT Kalwedo. Apalagi, akunya, Kejati Maluku sudah mengeluarkan perintah dimaksud secara tertulis pada pertengahan tahun 2020 lalu.

Link Banner


“Seperti yang sudah kami ungkapkan sebelumnya, dana subsidi dari pemerintah pusat untuk operasional KMP Marsela setiap tahunnya sebesar sepuluh miliar rupiah. Dan, ini diberikan tahun 2012 hingga 2015 itu. Belum lagi ada dana perimbangan dari pemerintah daerah sebesar enam miliar rupiah. Yang jadi pertanyaan, kenapa hanya satu koma lima miliar rupiah yang masuk ke kas PT Kalwedo? Kemana sisanya?” ujarnya keheranan.

Baca Juga  Haris Rusly Moti: Di Era Jokowi Tak Ada Lagi Rahasia Negara

Menurutnya, pihaknya sempat mendapatkan bocoran bahwa ada dana yang masuk ke rekening mantan Direktur PT Kalwedo saat itu, maupun beberapa oknum laninnya. Namun disayangkannya Kejati Maluku justru belum memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya, khususnys DPRD Kabupaten MBD.


“Ini yang kami herankan, sudah ada indikasi tentang siapa saja yang terlibat tetepi mereka belum juga dimintai keterangannya oleh Kejati Maluku. Yang kami tahu, ada nama mantan direkturnya terima dua miliar, Katipana terima empat miliar dan Dahaklory terima sisanya,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, bukan hanya tumpukan hutang biaya docking yang belum terbayarkan mengakibatkan perbaikan KMP Marsela menjadi tidak maksimal serta kerusakannya semakin menjadi-jadi. Ujung-ujungnya, sesalnya, pelayanan transportasi bagi masyarakat setempat yang menjadi korban dan terkesan terabaikan.

Baca Juga  JMSI Bengkulu Jalin Kerjasama dengan HIPMI


“Padahal dalam rentang tahun 2012-2015 ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya layanan KMP Marsela ini. Khususnya transportasi antara Kisar dengan Tiakur,” tegasnya.

Karenanya, pihaknya menuntut agar BPKP Maluku maupun Kejati Maluku mempercepat pemeriksaan kerugian negara maupun proses hukum atas dugaan korupsi pengelolaan dana operasional pada PT Kalwedi segera dituntaskan.


“Kami harap ini segera dituntaskan sehingga ada kemajuan dalam penanganan kasus dimaksud. Kalau tidak, kesannya kasus ini tidak berjalan atau diam di tempat. Ini yang kami tuntut dari kedua instansi tersebut,” pungkasnya. (red)