“Kalau ada gap atau deviasi, itu bukan berarti perencanaan gagal, tetapi karena kondisi objektif yang harus kita sesuaikan bersama,” tegasnya.
Fokus City Branding dan Kepatuhan Regulasi
Dalam forum tersebut, Sekda juga menyampaikan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan pemeriksaan terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan dampaknya terhadap pelaksanaan program di daerah.
“Mereka sedang melakukan audit untuk melihat sejauh mana dampak pemangkasan atau penundaan TKD. Karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak muncul penilaian keliru seolah-olah kinerja kita tidak berhasil,” terangnya.
Ia meminta agar program dan kegiatan yang belum bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat ditata ulang, sehingga RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan riil daerah.
“Forum konsultasi publik ini adalah kompilasi aspirasi sebelum kita masuk ke musrenbang kota, baik yang bersumber dari pendekatan bottom-up maupun top-down,” jelasnya.
Terkait tema RKPD 2027, Sekda menekankan agar seluruh perencana memfokuskan program pada penguatan city branding Ternate Kota Rempah, pengembangan kawasan ekonomi strategis berbasis kepulauan, peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM, IKM, serta penguatan kapasitas penyandang disabilitas.
