Lebih jauh, fakta bahwa sebagian ekspor nikel masih dilakukan melalui pelabuhan di luar Maluku Utara menunjukkan lemahnya infrastruktur daerah sekaligus hilangnya potensi nilai tambah. Ketergantungan pada pusat juga tampak dalam kebijakan perizinan tambang (IUP) yang lebih didominasi pemerintah pusat, sering kali mengabaikan posisi dan kepentingan daerah penghasil.
Distribusi dana bagi hasil pun kerap dipersoalkan karena dianggap tidak proporsional. Isu sentralisasi hingga resentralisasi kebijakan fiskal semakin mempertegas jarak antara pusat kekuasaan dan daerah penghasil sumber daya.
PSN: Antara Kepentingan Publik dan Tameng Korporasi
Secara konseptual, Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang sebagai instrumen percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktiknya, PSN kerap dipersepsikan sebagai legitimasi bagi ekspansi industri besar yang minim pengawasan ekologis dan sosial.
Di titik ini, kritik menjadi relevan.
PSN tidak boleh berubah menjadi tameng yang melindungi kepentingan segelintir oligarki. Ia harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Jika tidak, maka pembangunan hanya akan melahirkan ketimpangan baru yang lebih kompleks.
Dari Hulu yang Melimpah, Hilir yang Menangis
Sosiolog Jerman, Max Weber, pernah mengingatkan bahwa dominasi birokrasi yang berkelindan dengan kepentingan ekonomi dapat melahirkan ketidakadilan struktural, bahkan menggerus kepercayaan publik. Dalam konteks Halmahera, peringatan ini terasa semakin relevan.
