Bupati Halbar Diduga ‘Tahan’ Dana Operasional PKH dan TKSK Sebesar Rp1 Miliar

oleh -76 views
Link Banner

Porostimur.com | Jailolo: Bupati Halmahera Barat, Danny Missy diduga menahan anggaran operasional pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1 miliar lebih.

Hal itu diakui para pendamping PKH dan TKSK, yang belum menerima anggaran tersebut. Padahal dari anggaran ini, sebagai penunjang jalannya program Pilar Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tagana.

Sesuai perjanjian antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemkab Halbar. Dari anggaran yang dikucurkan oleh Kemensos sebesar Rp24 Miliar dan sering dari Pemkab sebesar 5 persen atau Rp1,2 Miliar. Tetapi sayangnya, tidak ada realisasi sama sekali.

Dari anggaran tersebut, saat pertemuan pihak pendamping dengan Bupati Danny Missy, pada 20 September 2019, di kediaman bupati, Desa Acango Kecamatan Jailolo. Bupati  telah berjanji segera dicairkan operasional untuk menunjang kerja-kerja pendamping. Namun, sayangnya janji tersebut tidak ditepati sampai saat ini.

“Anggaran operasional tak kunjung dicairkan, pak Bupati Danny sudah berjanji untuk cairkan operasional. Tetapi sayangnya, tidak direalisasi,” ungkap sejumlah pendamping PKH dan TKSK kepada wartawan, yang meminta  namanya tidak dipublis, Kamis (26/12/2019).

Baca Juga  Bawa Narkoba Jenis Sabu, Sepasang Kekasih Diciduk BNN Maluku

Lebih mengecewakan lagi, lanjutnya, saat pendamping berkoordinasi dengan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Halbar, Muhammad Marasabessy. Namun beralasan bahwa tidak ada anggaran.”ucap pendamping sambari meniru perkataan Kepala BPKD Halbar.

Pendamping berharap, agar anggaran operasional segera dicairkan. Karena urusan lapangan sangat berpengaruh pada penerima bantuan PKH maupun TKSK. Selain itu, operasional tahun 2018 kemarin masih tetap 5 persen tetapi hanya direalisasi Rp100 juta lebih.

“Tahun kemarin dicairkan hanya sebagian. Sedangkan tahun ini belum sama sekali, kami berharap agar anggaran segera dicairkan, karena ini sangat berpengaru pada pelayanan kepada penerima bantuan PKH maupun TKSK,” pintanya.

Terpisah Kepala BPKD Halbar, Mohammad Marasabessy, saat dikonfirmasi via WhatsApp, belum memberi jawaban hingga berita ini ditayangkan. (zhulijah)