Porostimur.com | Jailolo: Bupati Halmahera Barat, Danny Missy diduga menahan anggaran operasional pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1 miliar lebih.
Hal itu diakui para pendamping PKH dan TKSK, yang belum menerima anggaran tersebut. Padahal dari anggaran ini, sebagai penunjang jalannya program Pilar Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Tagana.
Sesuai perjanjian antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemkab Halbar. Dari anggaran yang dikucurkan oleh Kemensos sebesar Rp24 Miliar dan sering dari Pemkab sebesar 5 persen atau Rp1,2 Miliar. Tetapi sayangnya, tidak ada realisasi sama sekali.
Dari anggaran tersebut, saat pertemuan pihak pendamping dengan Bupati Danny Missy, pada 20 September 2019, di kediaman bupati, Desa Acango Kecamatan Jailolo. Bupati telah berjanji segera dicairkan operasional untuk menunjang kerja-kerja pendamping. Namun, sayangnya janji tersebut tidak ditepati sampai saat ini.
“Anggaran operasional tak kunjung dicairkan, pak Bupati Danny sudah berjanji untuk cairkan operasional. Tetapi sayangnya, tidak direalisasi,” ungkap sejumlah pendamping PKH dan TKSK kepada wartawan, yang meminta namanya tidak dipublis, Kamis (26/12/2019).
