Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
SEMUA megaproyek yang diusulkan Pemprov dan DPRD Maluku kepada pemerintah, hingga saat ini tak satu pun yang berhasil diakomodasi pemerintah.
Kalau flash back, masih segar diingatan publik mega-mega proyek itu. Mulai dari Sail Banda, Provinsi Kepulauan, Maluku Lumbung Ikan Nasional, Pemekaran DOB (daerah otonom baru), dan paling terakhir Ambon New Port, ternyata hingga saat ini tak satu pun berhasil ditampung dalam kebijakan nasional.
Kegagalan mega-mega proyek tersebut ditampung sebagai kebijakan nasional tentu ada sebabnya. Sebabnya itu bisa dicari pada political will pemerintah yang mungkin sangat lemah karena Maluku bukan “apa-apa lagi” bagi kepentingan strategis nasional, tetapi bisa saja karena kita sendiri yang keblinger.
Ketika masih di DPRD Maluku dan kemudian berlanjut memimpin MTB, dari pengalaman berinteraksi dengan para penentu kebijakan nasional setingkat menteri atau eselon I birokrasi pemerintah, saya akhirnya berkesimpulan bahwa sebenarnya political will untuk Maluku lumayan baik. Para pejabat pemerintah cukup atentif terhadap berbagai usulan yang kita sampaikan.
Saya masih teringat saat pertama kali ketemu dengan Menteri PDT. Oleh karena diskusi dengan beliau begitu rasional argumentatif, bukan hanya semua usulan kita ditampung, tetapi malah beliau kemudian turun sampai di kebun-kebun masyarakat melihat langsung realitas yang sebenarnya.
