“Arah kebijakan komisi seperti itu. Kami akan bersama-aama dengan PDAM, disini ada Direkturnya, untuk bicarakan dengan Wali kota juga, menyangkut kesinambungan prospek kesejahteraan pegawai PDAM. Artinya kalau Bumi Putra seperti ini, mungkinkah bisa ada pihak ketiga yang bisa dijadikan mitra oleh PDAM agat bisa melihat tunjangan gaji pensiunan mereka,”tuturnya.
Salam artinnya lanjutnya, dimungkinkan atau tidak, jika ini dikembalikan ke Daperma Pemsi, maka dana yang ada pada Bumi Putra, juga turut serta. Mengingat ada problem problem pada PT. Bumi Putra.
“Artinya kalau balik, saham kita gimana, hangus tidak, atau dananya ikut serta. Sebab Rp. 8 miliar ini termasuk nanti dia membiayai gaji pensiun dari pegawai PDAM yang nanti juga akan pensiun, sedangkan yang sekarang 13 orang ini saja balum dibayar. Padahal Tahun ini, 2021, ada sekitar 20 orang lagi. Itu artinya akan semakin menumpuk,”jelasnya.
Maka dari itu, komisi II akan memgambil langkah untuk menuntadkan persoalan ini. “Jangan kita hanya bicarakan soal UMR atau gaji karyawan, sementara mitra kita disini sedang bermasalah dengan dana pensiun mereka,”cetusnya. Langkah-langkah itu yang akan diambil oleh komisi, dan secara resmi pihaknya akan surati OJK untuk minta referensi OJK tentang sikap OJK untuk Bumi Putra. Hal ini dilakukan agar dalam pembahasan internal nantinya, sudah diketahui.
