Porostimur.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku membawa sejumlah agenda strategis sektor kelautan dan perikanan ke Jakarta.
Gubernur Maluku, didampingi Kepala Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, melakukan serangkaian pertemuan dengan tiga menteri kabinet pada Jumat (18/9/2026).
Pertemuan tersebut diarahkan pada sejumlah isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir, mulai dari pengembangan rumput laut, tata kelola hasil tangkapan nelayan, pembangunan kampung nelayan hingga pengelolaan sampah laut.
Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah rencana pengembangan budidaya rumput laut dengan cakupan mencapai 20.000 hektare.
Pemprov Maluku menyatakan telah menyiapkan data dan kesiapan lahan serta melakukan pendataan petani rumput laut di Maluku Tenggara, Kota Tual hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Jika terealisasi, program tersebut diarahkan untuk memperluas aktivitas budidaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas rumput laut bagi masyarakat pesisir.
Transhipment Jadi Sorotan, Hasil Tangkapan Diminta Mendarat di Maluku
Selain rumput laut, persoalan praktik transhipment atau alih muat hasil tangkapan di tengah laut menjadi salah satu isu yang dibawa Pemprov Maluku dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
