Datangi Kantor Inspektorat Kepulauan Sula, Pemuda Minta Copot Kades Kabau Pantai

oleh -104 views
Link Banner

Porostimur.com| Sanana: Inspektur Pembantu Empat (Irban) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Provinsi Maluku Utara (Malut) Irwan M Nur menyerahkan hasil temuan Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat.sinin (2/12/2019)

Sebelumnya masyarakat Kabau Pantai mendatangi kantor Ispektorat di Jalan Bimoli, Desa Wai Hama, Kecamatan Sanana untuk bertemu Kepala inspektorat, Hi Kamal Umasangaji. Namun ada agenda rapat aset bersama Pemda Kepsul mereka akhirnya hanya dapat bertemu dengan Sekretaris. Idham Sanaba

Setelah kurang lebih 30 menit berdebat dengan Idham Sanaba. Gazali Fataruba mengatakan Inspektorat sengaja menyembunyikan hasil audit padahal lembaran hasil audit mestinya di publikasi agar diketahui seluruh masarakat

Gazali menambahkan Inspektorat Kepsul mengabaikan UU NO 14 Tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik. dia melanjutkan bila hari ini tidak mendapatkan hasil Audit Investigasi Desa Kabau Pantai, maka semua masyarakat Kabau Pantai akan melumpuhkan aktifitas kantor Inspektorat.

Tak lama kemudian Hi Kamal (Inspektur) datang dan menginstruksikan kepada sekretaris, Idham Sanaba, dan tim Auditor untuk memberikan hasil Audit Desa Kabau Pantai namun harus memasukkan surat permohonan hasil audit.

Baca Juga  Sembilan Bahasa Daerah di Maluku dan Malut Punah

Setelah semua syarat itu di penuhi tim auditor terkesan menghalangi dan enggan memberikan dokumen audit.

Sontak ruang kantor inspektorat ramai karena saling adu argumen antara pegawai Inspektorat dan empat pemuda Kabau Pantai.

Merasa kewalahan menghadapi empat pemuda tersebut, pihak inspektorat memberikan hasil audit yang diterima lansung oleh pemuda Desa Kabau Pantai, Gajali Fataruba yang juga Plt Sekretaris Hipma Sulbar.

Selanjutnya Gajali Fataruba menambahkan hasil audit investigasi ini, akan di sampaikan sebagai informasi kepada masyarakat dan kepada DPRD Komisi I dan Bupati Kepulauan Sula, untuk ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, penyalahgunaan Dana Desa (DD) Kabau Pantai sudah terjadi dua kali, yaitu Anggaran 2016 sebesar Rp 141.000.000 juta (seratus empat puluh satu juta) dan Tahun 2017-2018 sebesar Rp 148.023.000 (seratus empat puluh delapan juta, dua puluh tiga ribu).

Baca Juga  JMSI Jatim - Unitomo Kolaborasi Ajukan Jadi Penguji UKW

Gajali melanjutkan, jika kejadian ini Bupati dan DPRD tidak menindak tegas, maka akan menjadi kebiasaan.

“Jadi saya berharap kepada DPRD Komisi I dan Bupati, untuk segera memberhentikan Kepala Desa Kabau Pantai, sesuai aturan yang berlaku,” tutup Gajali. (ifo)