Defota Rerebain Buka Daftar Dugaan Kasus Korupsi di KKT

oleh -300 views
Link Banner

Porostimur.com – Saumlaki: Tanimbar yang saat ini menjadi salah satu wilayah strategis dalam mega proyek nasional yakni pengelolaan Blok Masela yang membawa dampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun kenyataan hari ini berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat.

“Tanimbar per hari ini mengalami begitu banyak persoalan yang berakibat pada kesengsaraan masyarakat. Ada begitu banyak persoalan terkait pengelolaan keuangan daerah yang tidak berpihak kepada rakyat dan berujung pada kesengsaraan rakyat.” ungkap Koordinator Lapangan Defota Rerebain saat berorasi di Saumlaki, pekan lalu.

Rerebain mengatakan, dinamika kehidupan sosial dikabupaten bertajuk Duan Lolat per hari ini mengalami kemunduran, tangisan digubuk gubuk derita yang membuat kami merasa terpanggil untuk tetap hadir untuk menyuarkan suara kebenaran melawan rezim yang menyengsarakan rakyatnya sendiri.

Maka sekalipun Negara dan Daerah ini masih ada dalam situasi perang melawan Pandemic Covid-19, kami harus berdiri di Negeri ini untuk menyampaiakan beberapa poin.

“Kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan ini memberikan dukungan penuh kepada Polres Kepulauan Tanimbar dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat untuk menegakan supremasi hukum terhadap tindak pidana KORUPSI dan semua pelanggaran hukum yang merugikan keuangan Negara dan Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” paparnya.

Rerebain dalam orasinya dengan lantang menjelaskan semua poin-poin yang menjadi tuntutan mereka, yang adalah demi masyarakat Kepulauan Tanimbar.

“Kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendorong Institusi Polisi Republik Indonesia untuk segera menetapkan tersangka atas aliran dana Belanja Tak Terduga sebesar Rp 9,3 Milyar yang mencatut nama Institusi Polres Kepulauan Tanimbar sebagaimana tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku Tahun 2020,” terangnya.

Baca Juga  Secangkir Kopi Kerinduan

Dalam tuntutan mereka juga, meminta kepada Polres dan Kejaksaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat mengusut tuntas kasus dugaan korupsi.

“Kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Mendorong Polres Kepulauan Tanimbar dan Kejaksaan Negeri Saumlaki untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp. 39,3 Miliar,” jelasnya rerebain.

Berikut sejumlah dugaan korupsi dana Covid19 dengan perincian :

  • Pengadaan Obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD), Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan Pendukung di RSUD Magrety dengan alokasi anggaran kurang lebih sebesar Rp.8 Milyar, namun fakta dilapangan terjadi kelangkaan obat-obatan dan oksigen disemua Rumah Sakit dan Puskesmas maupun di PUSTU yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama mewabah Covid-19 Tahun 2020.
  • Pembangunan Ruang Isolasi dan Alkes (DAK FISIK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6,4 Milyar, namun diduga kegiatan tersebut tidak terealisasi.
  • Pembangunan Rumah Karantina dengan konstruksi 100% berbahan Tripleks, namun menghabiskan anggaran sebesar Rp. 2,1 Milyar. Proyek tersebut diduga MARK–UP, serta tidak di manfaatkan sesuai peruntukannya atau sebagai bangunan yang mubazir.
  • Pengadaan 25.000 Paket Sembako dengan alokasi anggaran Rp.7,3 Milyar, namun Realisasi kurang lebih 5000 paket hingga akhir 2020. Diduga pada paket pengadaan Sembako ini, terjadi MARK–UP sebesar kurang lebih Rp. 5.840.000.000.
  • Mengusut aliran dana untuk Penanganan Dampak Ekonomi masyarakat berupa subsidi PDAM selama 2 bulan, Bantuan Modal BUMD Kalwedo Kidabela, Bantuan transportasi barang antar desa, dan antar kecamatan, dan lainnya sebagainya dengan alokasi anggaran kurang lebih sebesar Rp.8 Milyar.
  • Belanja Tak Terduga untuk penanggulangan Pandemi Penyakit Covid-19 dan pelaksanaan Karantina Terpusat Gugus Tugas tahun 2020 senilai Rp. 7,2 Milyar. Namun yang terjadi adalah Pasien Positif Covid-19 di biarkan terlantar tanpa dilakukan ISOLASI Terpusat maupun tanpa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Baca Juga  Persidangan Sinode GPM Ke XXXVIII, Harus Mampu Berpikir Out Of The Box dan Mengembalikan Wibawa GPM dan Aura Kenabian GPM

“Kami masyarakat Kepulauan Tanimbar mendesak Polres Kepulauan Tanimbar dan Kejaksaan negeri MTB untuk mengusut tuntas praktek Dugaan KOLUSI dan NEPOTISME pada Bagian ULP dan POKJA Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena di nilai paling bertanggung jawab atas proses Lelang berbagai paket proyek MANGKRAK di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” pinta Defota.

Mereka juga meminta agar secepatnya menetapkan tersangka dugaan korupsi pada paket proyek yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Mendesak POLRES Kepulauan Tanimbar untuk segera menetapkan Tersangka pada kasus dugaan Korupsi yang terjadi pada paket-paket proyek Pemerintah Kabupaten Kepulayan Tanimbar,” ujar Rerebain.

Dengan perincian :

  • Trans FORDATA Rp. 4,9 Milyar DAK Tahun anggaran 2019.
  • Simpang Siwahaan Rp. 10 Milyar DAK Tahun anggaran 2019.
  • Trans Seira – Ngurangar Rp. 8,2 Milyar DAK tahun anggaran 2019.
  • Bak Penampung air bersih desa Meyano Das nilai proyek Rp. 3,8 Milyar (DAK dan DAU) Tahun anggaran 2019. Keempat paket proyek yang disebutkan diatas telah di lakukan Perhitungan Kerugian keuangan Negara oleh BPK RI Perwakilan Maluku dan Ditkrimsus Polda Maluku pada bulan Pebruari 2021.
  • Paket-paket Pembangunan di Danau Wisata Lorulun tahun 2018 s/d 2019 yang menghabiskan anggaran daerah kurang lebih Rp. 40 Milyar, tidak ada asas manfaat untuk masyarakat dan sangat merugikan keuangan daerah.
  • Mangkraknya Pembangunan Tugu Amtufu tahun anggaran 2019, nilai proyek Rp.4,5 Milyar. Polres KKT diminta untuk memerintahkan kontraktor mengembalikan dana tersebut yang jumlahnya 30% dari nilai kontrak.
  • Dugaan Mark – Up pada paket proyek Drainase Jln. Ir. Soekarno tahun anggaran 2019 dengan nilai Rp.6,1 Milyar.
  • Dugaan Mark Up pada proyek pembangunan Tugu Slamat datang di Jln. Ir.Soekarno senilai Rp.1,3 Milyar tahun anggaran 2020.
Baca Juga  Jokowi Minta Warga Kritik Pemerintah, Publik: Kena UU ITE dan Masuk Penjara

Mereka juga meminta Kapolres KKT untuk segera menindak lanjuti kasus penyerobotan tanah warga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di lokasi danau Lorulun.

Mendorong Kejaksaan Negeri MTB untuk segera menetapkan Tersangka atas :

  • Dugaan Korupsi Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.
  • Segera menetapkan Tersangka atas laporan masyarakat terkait pengelolaan anggaran di Sekretariat Daerah dan Bagian Umum Setda Kepulauan Tanimbar Tahun terkiat dengan pertanggung jawaban perjalanan dinas fiktif dan uang makan-minum fiktif.
  • Mengusut Tuntas dugaan Korupsi yang terjadi pada proyek “Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat” berupa Pengadaan ITIK dan BABI Tahun anggaran 2020, dengan nilai proyek Rp 575.000.000 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan sebagaimana dimaksud telah dicairkan 100% kepada CV. Sembilan Belas, namun diketahui barangnya tidak pernah ada (FIKTIF).

Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan kabupaten yang terletak dikawasan selatan pasifik yang berbatasan langsung dengan Negara Australia dan Timor Leste. Sebagai daerah strategis karena berada di wilayah perbatasan dan menjadi Garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI maka sudah sepantasnya Tanimbar menjadi salah satu wilayah yang patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.