Tingginya biaya politik dan maraknya politik uang tidak bisa dilepaskan dari kegagalan partai menjalankan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi. Ketika pencalonan berubah menjadi komoditas dan tiket kekuasaan dikuasai elite, pemilihan langsung pun melahirkan insentif untuk “balik modal” melalui penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pilkada tidak langsung bukan solusi, melainkan pemindahan arena transaksi dari ruang publik ke ruang elite yang lebih tertutup.
Lebih jauh, asumsi bahwa wakil rakyat selalu sejalan dengan kehendak pemilihnya juga patut dipertanyakan. Disiplin partai dan kepentingan koalisi sering kali lebih menentukan sikap DPRD dibanding aspirasi konstituen. Fenomena calon tunggal, ambang batas pencalonan yang mengunci kompetisi, hingga pelonggaran syarat calon demi kepentingan koalisi menunjukkan bagaimana demokrasi direduksi menjadi prosedur formal yang miskin pilihan substantif.
Demokrasi berkualitas, sebagaimana ditegaskan Robert A. Dahl, mensyaratkan partisipasi efektif dan pemahaman yang tercerahkan. Jürgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik deliberatif, sementara Amartya Sen memandang demokrasi sebagai kebebasan substantif, bukan sekadar mekanisme elektoral. Tanpa pendidikan politik yang berkelanjutan dan partisipasi publik yang kritis, demokrasi mudah dikooptasi oleh oligarki elektoral.
