Merawat demokrasi berarti memperkuat pendidikan politik, memastikan penyelenggara pemilu yang independen, menegakkan hukum secara imparsial, serta melibatkan masyarakat sipil dan media sebagai penjaga akuntabilitas. Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi yang dibiarkan kosong dari kualitas dapat melahirkan tirani—bahkan melalui prosedur yang sah.
Reformasi 1998 mengamanatkan kedaulatan rakyat, bukan supremasi partai. Selama partai politik gagal mendidik rakyat, gagal melakukan kaderisasi, dan gagal menghormati kedaulatan pemilih, maka perdebatan pilkada langsung atau tidak langsung hanya akan menjadi ilusi solusi. Masalahnya bukan pada rakyat yang memilih, melainkan pada partai yang mengunci pilihan rakyat itu sendiri.
Surabaya, 11 Januari 2026
