Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Edi Santoso mengatakan singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan.
“Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh, sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas,” kata Edi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (8/7/2024).
Pemerintah daerah sebenarnya bisa merasakan apakah singkatan yang dibuat tersebut pantas atau tidak pantas sebelum program tersebut diluncurkan.
“Kalau perlu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan terkait dengan pembuatan singkatan nama program, meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan karena pemerintah daerah bisa menggunakan rasa dalam membuat singkatan,” katanya.
Terkait dengan singkatan-singkatan nyeleneh yang sudah telanjur dibuat, dia mengatakan instansi pemerintah sebenarnya tidak perlu malu untuk melakukan perbaikan jika memang ada sesuatu yang keliru atau tidak pantas.
Dia melanjutkan, penyingkatan nama-nama program tersebut harus dirumuskan kembali untuk mencari singkatan yang wajar dan selanjutnya diluncurkan ulang.
