Melalui pernyataan tersebut, DK mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk yang menargetkan warga Palestina dan Israel, dan menyerukan semua pihak untuk mengupayakan ketenangan dan menahan diri dari tindakan provokatif dan hasutan yang bisa memicu eskalasi situasi di lapangan.
Pemerintah Israel pada 13 Februari 2023 bergerak untuk membangun 10.000 rumah permukiman baru di Tepi Barat, dan melegalkan sembilan pos terdepan pemukim yang sebelumnya ilegal menurut hukum Israel.
Pengumuman itu menuai reaksi keras internasional, termasuk dari Palestina, yang telah berusaha mengadakan pemungutan suara di DK PBB untuk mengutuk perluasan tersebut. Ramallah dilaporkan setuju untuk menangguhkan upaya itu selama akhir pekan setelah dewan setuju untuk mengeluarkan pernyataan terkait tindakan Israel.
Utusan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk perdamaian Israel-Palestina, Tor Wennesland, mengatakan kepada dewan bahwa komunitas internasional menyaksikan lonjakan kekerasan termasuk beberapa insiden paling mematikan dalam dua dekade terakhir sementara tindakan sepihak semakin memisahkan kedua pihak, memperburuk ketegangan, dan mendorong konflik.
“Upaya segera diperlukan untuk mengurangi ketegangan. Tetapi memulihkan ketenangan bukanlah resep untuk kemajuan dengan sendirinya,” kata dia.
