Porostimur.com, Piru – Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan mendesak adanya audit dan penjelasan resmi setelah mencuat data yang menunjukkan selisih anggaran pada salah satu program kegiatan.
Berdasarkan dokumen yang beredar, kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.406.301.900. Sementara realisasi belanja mencapai Rp1.312.998.500, sehingga terdapat sisa anggaran sekitar Rp93.303.400.
Selain itu, dalam laporan yang sama, total anggaran DPMD SBB tercatat sebesar Rp6.287.242.648, dengan realisasi Rp5.734.660.605. Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp552.582.043.
Desak Audit untuk Hindari Spekulasi
Munculnya data tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait pengelolaan anggaran, termasuk apakah seluruh realisasi belanja telah dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejumlah pihak meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun lembaga pemeriksa yang berwenang melakukan penelusuran dan audit terhadap dokumen tersebut agar seluruh informasi dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.
