Dalam rapat dengar pendapat tersebut, jajaran direksi PLN mengakui pemadaman listrik sempat dipicu keterbatasan pasokan batu bara berkalori tinggi. Kondisi itu terjadi seiring perubahan produksi batu bara nasional yang kini lebih banyak didominasi batu bara berkalori rendah.
PLN menyampaikan telah menambah pasokan batu bara dengan nilai kalori di atas 4.500. Selain itu, perseroan juga melakukan retrofit terhadap sejumlah unit pembangkit agar mampu menggunakan batu bara dengan kalori yang lebih rendah.
Tak hanya Jamaludin, sejumlah anggota Komisi XII DPR RI dari berbagai fraksi, termasuk Partai Gerindra, turut meminta PLN lebih terbuka dalam menjelaskan penyebab gangguan pembangkit maupun kondisi stok batu bara yang dimiliki.
Dikaitkan dengan Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara
Sorotan terhadap pengelolaan pasokan batu bara menguat setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan.
Penyidikan tersebut berkaitan dengan pengadaan batu bara periode 2018–2026. Polisi menduga terjadi sejumlah penyimpangan, mulai dari manipulasi dokumen kualitas batu bara, penyimpangan kuantitas pasokan, hingga ketidaksesuaian nilai kontrak dengan kondisi pasokan di lapangan.
