Masyarakat Halmahera Timur tidak pernah menolak pembangunan. Mereka juga tidak alergi terhadap investasi. Namun, pembangunan yang mengorbankan ruang hidup dan masa depan jelas bukan pilihan.
Tambang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan, bukan pintu masuk bencana ekologis dan kemiskinan struktural.
Jika pemerintah terus memilih diam, maka yang diwariskan kepada generasi mendatang bukanlah kemajuan, melainkan krisis lingkungan yang sulit dipulihkan.
Pada akhirnya, pertanyaan ini tidak bisa lagi dihindari: apakah DPRD dan pemerintah daerah akan tetap menjadi penonton, atau berani berdiri sebagai pelindung rakyat? (**)
