Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun mengatakan, rapat tersebut membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan transfer ke daerah, dana bagi hasil dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, dalam hal ini perikanan.
“Meskipun Maluku miliki andil besar bagi negara, namun dana yang didapat dari potensi tersebut sangat kecil, akibat kebijakan pemerintah pusat. Dana yang di dapat dari hasil laut Maluku, dibagi ke semua daerah se-Indonesia termasuk daerah bukan penghasil,” kata Benhur.
Tak hanya itu, kuota haji untuk Maluku, juga menjadi bahan masukan bagi politisi senayan Dapil Maluku, untuk dapat diperjuangankan. Pertanian, kehutanan lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dalam hal ini gunung Botak, Blok Masela serta SDM penunjang, bahkan hak masyarakat adat juga ikut dibahas dalam rapat ini.
Merespon aspirasi dari DPRD Maluku, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mengaku semua masukan yang disampaikan telah disuarakan dalam rapat bersama mitra pemerintah pusat.
“Apa yang sudah disampaikan sudah kita teriak. Saya sampaikan secara keras di pusat sampai pukul meja, rabe kertas,” kata politisi PKS Maluku ini.
Hanya saja, kata dia, perlu ada gerakan dari bawah agar direspon pemerintah pusat. “Ini butuh komitmen untuk berjuang bersama. Dengan, begitu apa yang jadi harapan daerah dan masyarakat Maluku dapat direspon pemerintah pusat,” ujaranya.
