Porostimur.com, Ambon — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Yan Zamora Noach, menyoroti adanya ketimpangan mutu dalam pelaksanaan proyek revitalisasi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di sejumlah daerah di Maluku.
Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan DPRD di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dari hasil pemantauan tersebut, DPRD menemukan adanya perbedaan kualitas pembangunan yang cukup mencolok, bahkan terjadi antar sekolah dalam satu wilayah yang sama.
Minta Audit dan Uji Petik BPK
Yan menegaskan, pihaknya telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku untuk turun langsung melakukan audit serta uji petik terhadap proyek-proyek revitalisasi sekolah tersebut.
“Kami berharap ada pemeriksaan langsung dan mendalam dari BPK, supaya efektivitas sistem swakelola yang diterapkan dalam proyek ini benar-benar bisa dievaluasi dan diperbaiki kekurangannya,” ujar Yan di Ambon, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, langkah audit tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan kualitas pembangunan yang merata.
SDM dan Pengawasan Jadi Kendala
Yan menjelaskan, salah satu faktor utama penyebab ketimpangan mutu adalah perbedaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di masing-masing daerah. Sistem swakelola yang diterapkan pemerintah pusat membuat pengelolaan proyek diserahkan langsung kepada pihak sekolah.
