DPRD Malut Serahkan Rekomendasi Pencabutan Izin PT Amazing Tabara ke Warga Obi

oleh -45 views
Link Banner

Porostimur.com, Ternate – Perjuangan masyarakat Obi yang menolak kehadiran perusahaan PT Amazing Tabara di wilayah tersebut maju selangkah.

Hal ini menyusul adanya penyerahan salinan rekomendasi pencabutan izin perusahaan PT Amazing Tabara oleh Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara kepada perwakilan masyarakat tiga desa di Sekretariat DPRD, Kamis (6/1/2022) malam.

Perwakilan warga tiga desa tersebut berasal dari Desa Sambiki, Anggai dan Air Mangga, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Usai menerima salinan rekomendasi itu, para perwakilan langsung melakukan sujud syukur atas rampungnya rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang dibuat DPRD untuk diserahkan ke Gubernur Abdul Gani Kasuba.

Lokasi izin pertambangan perusahaan itu sendiri diduga masuk ke lahan milik warga tiga desa tersebut.

Baca Juga  Pemilik Lahan Plaza Gamalama Minta Ganti Rugi Rp 4 Miliar

Menurut warga, permasalahan perusahaan dan warga tiga desa di Obi amat menyita waktu. Tidak sedikit persiapan tersebut, bahkan memakan waktu tahun hanya untuk memproses perusahaan melalui kebijakan legislatif hingga eksekutif.

Warga pun berterima kasih kepada DPRD, khususnya Komisi III, yang sedari awal menyerap aspirasi atas permasalahan yang terjadi di desa mereka hingga pada rampungnya rekomendasi pencabutan izin perusahaan.

Disitat dari tandaseru.com, koordinator warga Obi Kader Rumpae, menjelaskan selama 8 bulan terakhir warga bolak-balik mendatangi Komisi III. Inilah awal perjuangan mereka atas capaian yang dilakukan.

Ia berharap Komisi III dan pimpinan DPRD dapat menyampaikan rekomendasi itu ke Gubernur dalam waktu dekat.

“Kami juga meminta rekomendasi itu dibawa ke Jakarta untuk diproses untuk pencabutan IUP PT Amazing Tabara yang mencaplok lahan permukiman penduduk dan perkebunan yang masih aktif sebagai sumber kehidupan masyarakat,” ungkap Kader.

Baca Juga  PKB Pastikan Koalisi dengan PDIP di 2024, Usul Puan-Cak Imin

Warga berharap kerja nyata lembaga DPRD melakukan diplomasi politik guna kepentingan masyarakat. Begitu pula Gubernur yang diminta membela kepentingan rakyat Obi.

“Bila Pemprov sengaja mendiamkan rekomendasi itu, warga Obi akan menduduki kantor gubernur. Gubernur adalah pilihan rakyat, bukan dipilih oleh Amazing Tabara, sehingga berpihaklah kepada masyarakat, bukan korporasi,” tandas Kader.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Zulkifli Hi Umar, usai penyerahan salinan dokumen rekomendasi mengatakan putusan DPRD mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin PT Amazing Tabara didasari empat faktor.

“Yakni aspek dokumen perizinan perusahaan, tinjauan lingkungan, ekonomi, dan sosial,” ucapnya.

Setelah meyerahkan rekomedasi, sambung Zulkifli, Komisi III akan terus memantau perjalanan rekomendasi hingga ke Kementerian ESDM.

Baca Juga  Tagih Janji Gubernur Maluku, Ali Kolatlena: Jangan Ada Labila Kabila

“Komisi III akan memantau dan mengawal hingga rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi sampai ke Kementerian ESDM,” tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

(red/tsc)