DPRD Minta Pemprov Maluku Tak Ambil Tindakan Apapun di Pasar Mardika

oleh -531 views

Porostimur.com, Ambon – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengingatkan pemerintah Provinsi Maluku untuk tidak melakukan tindakan apapun di Pasar Mardika.

Peringatan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbauw, saat menerima pengaduan Forum Komunikasi Pengusaha Mardika, di gedung DPRD, Kawasan Karang Panjang Ambon, Selasa (30/5/2023) kemarin.

Sejumlah pengusaha di Pasar Mardika itu mendatangi gedung wakil rakyat, lantaran adanya surat peringatan dari Pemerintah Provinsi Maluku, agar semua pengusaha di Mardika meninggalkan ruko yang mereka tempati.

Peringatan Pemprov Maluku tersebut dilayangkan setelah pengusaha di Mardika enggan melakukan pembayaran sewa ruko kepada PT Bumi Perkasa Timur, sebagai pihak ketiga yang mengelola Pasar Mardika.

Baca Juga  Israel Bunuh Warga Sipil Saat Bebaskan Sandera, PBB: Masuk Kejahatan Perang

“Mereka mengeluh soal Satpol PP memberikan waktu 12 hari kepada para pedagang untuk keluar dari Ruko Mardika, maka kita minta pemprov tidak boleh melakukan kegiatan apapun di Pasar Mardika,” ujar Rahakbauw.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan, untuk menuntaskan persoalan pengelolaan Pasar Mardika, maka DPRD telah membentuk pansus, artinya pemerintah provinsi harus menunggu keputusan yang nantinya diputuskan oleh pansus.

Itu berarti, sebelum adanya keputusan yang dikeluarkan oleh pansus, maka Pemerintah Provinsi Maluku, serta PT Bumi Perkasa Timur tidak boleh melakukan tindakan apapun, termasuk mengusir para pengusaha yang menempati ruko.

No More Posts Available.

No more pages to load.