Ada beberapa hal yang perlu disoroti dalam dinamika pembahasan RPJPD ini. Pertama, pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah. yang harus memastikan bahwa RPJPD ini tidak hanya menjadi salinan dari kebijakan pempus, tetapi juga dapat merespon secara tepat tantangan dan potensi daerah, kabupaten halbar.
“Sebagai contoh, dalam sektor ekonomi, kita perlu mendorong kebijakan yang mampu mengakselerasi pembangunan sektor-sektor unggulan daerah kita, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif, serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada,” jelas Abdul Khaliq.
Jubir Bapinperda DPRD Halbar ini bilang, dan yang kedua, RPJPD ini harus menampung aspirasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting bagi pemkab dan DPRD untuk tidak hanya mengandalkan data dan kajian dari Pemda, tetapi juga melakukan serangkaian dialog dengan masyarakat, sektor swasta, dan akademisi.
“Kita harus memastikan bahwa apa yang direncanakan dalam RPJPD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar harapan atau kepentingan segelintir pihak,” pinta ketua DPRD Halbar dalam laporan dibacakan anggota DPRD Halbar Partai PSI.
Sebagai mitra Pemda, DPRD Halbar tekankan beberapa poin penting yang telah menjadi fokus dalam pembahasan kebijakan terkait dinamika pembahasan rancangan akhir RPJPD Halbar tahun 2025-2045.
