DPRD Setujui Ranperda APBD Maluku 2022, Fraksi Golkar: Ini Pemerintah Dengan Kinerja Terburuk Sepanjang Sejarah

oleh -304 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menandatangani Berita Acara (BA) kesepakatan Ranperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku, pada Rabu (15/12/2021).

Penandatanganan itu, ditandai dengan pengetukan palu pertanda pengesahan Ranperda APBD TA 2022 untuk dijadikan Perda oleh Wakil Ketua DPRD Melkianus Saerdikut, setelah masing-masing fraksi menerima dan menyetujui Ranperda APBD TA 2022 tersebut.

Rangcangan APBD sangat penting mendapatkan perhatian, hal ini dimaksud agar dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali.

Untuk itu, sebagai penyampaian kata akhir fraksi, sejumlah fraksi meninggalkan komentar manis untuk diresap oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, sebagai suplemen untuk efektivitas pelaksanaan program serta perbaikan dimasa mendatang.

Fraksi Partai Demokrat dalam penyampaian kata akhirnya mengingatkan pemerintah agar mengkaji potensi-potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas daerah.

Baca Juga  Gubernur Letakkan Batu Pertama SMK Perikanan di Maluku Tenggara

Fraksi partai Mercy menyebut tidak adanya gambaran terkait realisasi pembangunan rumah sakit pada tahun 2021, padahal sudah dianggarkan namun belum terlaksana.

Partai Demokrat, juga meminta agar pemerintah harus memberikan kejelasan akan posisi program secara transparan dan terbuka.

Sedangkan Fraksi Partai Hanura menegaskan kepada pemerintah daerah bahwa di Tahun Anggaran 2022 harus melakukan penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur dalam pembangunan ekonomi lokal untuk mengurangi kemiskinan di Maluku.

Fraksi Partai Pembangunan Bangsa meminta pemerintah daerah lewat Dinas Kesehatan agar lebih memperhatikan fasilitas pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit di Maluku dan pengelolaan-nya secara proporsional, agar sistem pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik, tepat waktu dan benar.

Baca Juga  Jelang Nataru, DPRD Maluku Minta Jaminan Pertamina dan PLN

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Pemprov dan DPRD untuk mendorong pemerintah pusat agar secepatnya mengeluarkan regulasi baik Perpres, Peraturan Pemerintah maupun UU untuk mengatur secara jelas terkait pelaksanaan dua mega proyek program nasional yakni Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port yang memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat Maluku dan pengusaha lokal bukan kelompok pengusaha modal besar di pusat.

Fraksi Partai Golkar dalam penyampaian kata akhir fraksi menekankan bahwa sebagai daerah dengan ciri kepulauan, Maluku dengan kondisi kemiskinan daerah yang masih tinggi, seharusnya gubernur Murad Ismail mampu meyakinkan pemerintah pusat untuk memperlakukan Maluku secara khusus.

Fraksi Partai Golkar menyebut, hingga November 2021, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku baru mencapai 69.84 persen dan ini menjadi terendah di Indonesia.

Baca Juga  Hadapi UN, SD Kristen B1 Belso terima suntikan dana dari orang tua murid

Fraksi Golkar menilai, pemerintah saat ini merupakan pemerintah dengan kinerjanya keuangan terburuk di antara para kepala daerah yang pernah memimpin daerah seribu pulau ini. (akib)

No More Posts Available.

No more pages to load.