Kondisi ini mengindikasikan bahwa penertiban tanpa pengawasan berkelanjutan berpotensi hanya menghasilkan efek sementara.
Pemerintah Kota Ambon perlu menjelaskan apakah kawasan bawah JMP memang diperbolehkan menjadi tempat parkir kendaraan berat. Jika tidak, mengapa kendaraan dapat kembali menggunakan kawasan tersebut setelah penertiban dilakukan?
Apalagi, sebelumnya juga sempat muncul keluhan masyarakat mengenai dugaan pungutan terhadap kendaraan yang beraktivitas atau parkir di kawasan tersebut.
Informasi mengenai dugaan pungutan itu tentu masih memerlukan klarifikasi. Namun, jika benar terjadi, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan siapa yang melakukan pungutan, atas dasar kewenangan apa, serta apakah pungutan tersebut merupakan penerimaan resmi pemerintah daerah.
Hal ini penting karena pemungutan biaya atas aktivitas parkir di ruang publik semestinya memiliki dasar hukum, kewenangan, dan mekanisme yang jelas.
Keluhan Warga hingga Material di Bawah JMP
Aktivitas kendaraan berat di bawah JMP juga disebut menimbulkan keluhan masyarakat yang beraktivitas di sekitar Gereja Santo Joseph.
Kendaraan berat yang keluar-masuk maupun parkir di kawasan tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas warga, terutama ketika berlangsung kegiatan gereja.
