“Masalah ini harus menjadi perhatian serius. Jika ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terlebih dengan nilai anggaran yang cukup besar.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Faizal Badaruddin, belum mendapat tanggapan. Upaya konfirmasi telah dilakukan selama tiga hari berturut-turut sejak 6 hingga 8 April 2026, namun belum direspons. (Tim)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
