Tetapi, pernahkah kita juga bertanya: apakah orang Indonesia merasa makin tenteram? Apakah hubungan antarmanusia makin hangat? Apakah rasa syukur dan pengharapan tumbuh di hati rakyat?
Tantangan kita ke depan adalah mendefinisikan ulang makna kesejahteraan. Ini bukan sekadar tugas negara, tapi juga tanggung jawab pribadi. Kita mesti keluar dari narasi “lebih itu selalu lebih baik,” dan mulai membangun budaya “cukup itu cukup.”
Inilah sebabnya Bhutan memelopori Gross National Happiness (GNH) — saya pernah bicara di diskusi panel bersama wakil dari Bhutan yang memperkenalkan indeks ini, di Fukuoka, Jepang, dan waktu itu saya menertawainya karena menganggap kebahagiaan tidak mungkin diukur; sekarang saya sedang berpikir ulang.
Negara-negara Skandinavia pun kini lebih menekankan keseimbangan antara kerja dan hidup (work-life balance), kualitas hubungan sosial, dan dukungan negara terhadap kesehatan mental publik.
Kita tidak harus meniru total, tentu saja. Tapi kita bisa belajar: bahwa kesejahteraan sejati bukan soal apa yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan dan bagikan.
***
Richard Easterlin mengingatkan kita pada satu hal yang kerap dilupakan oleh birokrat, pengusaha, bahkan aktivis: bahwa angka tidak sama dengan rasa. PDB bisa tumbuh 6, 7 atau 9 persen, tetapi jika relasi sosial rusak, empati hancur, dan jiwa masyarakat rapuh, maka semua itu hanya statistik tanpa makna.
