“Cukup dan cukup, berikan hak rakyat. Posisi Maluku bukan meminta, tetapi menagih hak atas eksploitasi puluhan tahun,” katanya.
Usulkan Skema Carry untuk Blok Masela
Terkait PI 10 persen pada Proyek Gas Abadi Blok Masela, Engelina meminta pemerintah daerah mengantisipasi sejak dini agar pengelolaannya tidak mengulang persoalan yang terjadi pada blok migas lainnya.
Ia mengingatkan alasan keterbatasan modal daerah sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk masuk sebagai investor dan akhirnya menguasai hak PI daerah.
“Alasan klasik biasanya Maluku dianggap tidak punya modal sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk membiayai investasi triliunan rupiah. Ini bisa menjadi jebakan jika tidak diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Sebagai solusi, Engelina mengusulkan pemanfaatan mekanisme carry atau dana talangan, yakni skema di mana operator proyek terlebih dahulu membiayai porsi kepemilikan daerah yang kemudian dikembalikan secara bertahap melalui bagian keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah.
Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan Maluku memperoleh kepemilikan PI sejak awal tanpa membebani APBD maupun harus mencari pinjaman komersial dari pihak swasta.
“Maluku tidak perlu mengeluarkan modal di awal karena ditalangi operator. Pembayarannya dilakukan secara proporsional dari keuntungan yang menjadi hak daerah. Yang penting adalah kemampuan bernegosiasi mengenai bunga dan berbagai ketentuan lainnya agar tidak merugikan Maluku,” jelasnya.
