DPRD Maluku Akan Kaji Tuntutan Pemerintah KTT Terkait PI 10 Persen Blok Masela

oleh -241 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: DPRD Provinsi Maluku melakukan rapat kerja bersama Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terkait participating interest” (PI) Blok Masela, Senin (15/3/2021) di ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku

Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, kepada awak media di ruang kerjanya mengatakan, ada rekomendasi yang disampaikan DPRD Kab. KKT, yang katanya berdasarkan Paripurna Dewan di sana, dengan masukan-masukan masyarakat di sana, lalu di buat rekomendasi.

Menurut Wattimury, inti dari rekomendasi Kab. KKT yaitu yang pertama, meminta supaya Gubernur memperjuangkan Kab. KKT sebagai daerah penghasil, dan yang kedua meminta supaya Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan, 6% dari PI 10% itu di kelola oleh Kab. KKT.

“Tadi kami sudah berdiskusi banyak hal, saya mempersilahkan kepada seluruh anggota DPRD Kab. KKT untuk menyampaikan pendapat, termasuk pendapat dari Bupati Kab. KKT, tentang pikiran dari pemerintah Kab. KKT, berkaitan dengan keinginan mereka itu,” ungkap Wattimury.

Link Banner

“Terhadap semua itu, harus kita duduk dan kaji lebih baik. Kita tidak mungkin mendengar pendapat sepihak dari Pemerintah dan DPRD KKT, langsung kita bilang iya, gak bisa. Kita harus mengkajinya dari sudut peraturan perundangan, dan ketentuan yang berlaku, apakah memungkinkan yang namanya KKT di tetapkan sebagai daerah penghasil, atau di tetapkan mendapat 6% dari PI 10%,” imbuhnya.

Baca Juga  Usman-Bassam Disambut Meriah Masyarakat Halsel di Bandara Usman Sadik Labuha

Ia sampaikan, bagaimanapun juga kita harus taat dalam hukum, ketika mengambil keputusan.

“Kita mesti memiliki landasan yuridis untuk mengambil suatu keputusan, apa lagi ini bukan persoalan sepele, ini persoalan yang sangat serius. Karena berkaitan dengan kewenangan-kewenangan wilayah yang melekat dalam sebuah kebijakan. Ada kewenangan Kabupaten, kewenangan Provinsi, bahkan kewenangan Pusat,” ujarnya.

“Keberadaan Blok masela ini, berkaitan dengan kewenangan-kewenangan itu, yang oleh teman-teman dari KKT tadi, baik dari DPRD maupun Bupati, melihat dengan penetapan presiden, yakni pengolahan secara onsharee itu, maka kewenangan itu di anggap tidak berlaku. Nah ini yang harus kita lihat apakah seperti itu, maka dengan demikian, kami juga sudah memahami betul, mereka punya suara hati mereka sebagai Kabupaten yang punya tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, ada alasan juga daerah terluar dan sebagainya. Kami juga memahami itu,” imbuhnya.

Baca Juga  Kemenparekraf Dorong Musisi Manfaatkan Digitalisasi secara Kreatif

Terhadap hal-hal seperti ini, Wattimury sarankan, harus teliti, serta mengkaji dengan baik.

“Kita mesti mengkajinya dengan baik, kita harus kordinasi dengan Pak Gubernur, Kadis SDM Prov. Maluku, Direktur Maluku Energi Abadi, dan juga pihak-pihak terkait yang lain, supaya apapun keputusan yang kita ambil, itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, yang satu proses pengelolaan PIAI 10% Blok Masela,” tegas Wattimury.

Ia berharap, masyarakat Maluku yang ada di Kab. Kepulauan Tanimbar tidak boleh ditinggalkan, karena bagaimanapun juga mereka daerah yang nyatanya terdampak dari beroperasinya Blok Masela ini. Dan karena itu, perhatian dari mereka sudah pasti menjadi bagian dari sikap dan keputusan DPRD.

Baca Juga  Pangdam Pattimura: Masuk TNI AD Tidak Dipungut Biaya

“Yang paling utama saat ini adalah, kita jaga jangan sampai dia menjadi bola salju yang bergelinding tanpa tujuan. Dan kami minta kasih ruang dan waktu untuk kami diskusikan dengan baik,” tandasnya. (valen)